Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kebijakan dividennya, yang mana dalam pengaturannya, pembayaran dividen final harus atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) berdasarkan rekomendasi Direksi, sedangkan pembayaran dividen interim harus atas persetujuan Dewan Komisaris.